Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Gubernur Sulteng dan mitra kerja di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Jumat (08/10/2021). Foto: Oji/Man

Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan perhatian khusus pada pembangunan kependudukan dan keluarga berencana serta perkawinan anak, dan generasi unggul. Serta pelayanan kesehatan terhadap penyakit tidak menular yang trennya mengalami peningkatan, percepatan penurunan stunting, angka kematian ibu melahirkan, ketenagakerjaan dan vaksinasi Covid-19 di Sulteng.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Gubernur Sulteng dan mitra kerja di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Jumat (08/10/2021). Felly menambahkan pihaknya juga mendukung program pembangunan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan agar akselerasi SDM meningkat, maka diperlukan kerja sama seluruh pihak.

“Pak Gubernur, kami sudah mengunjungi Balai Latihan Kerja, kalau dilihat dari bangunannya akan diserahkan ke pemerintah pusat, mohon segera pengurusannya dipercepat. Sayang sekali, ada 1,5 juta angkatan kerja laporan dari Dinas Tenaga kerja kalau tidak diperhatikan. Supaya betul-betul yang dilakukan pemerintah tidak sia-sia, jangan hanya sekedar program," tandas politisi Partai Nasdem ini kepada Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.

Lebih lanjut Felly mengingatkan Gubernur Sulteng bahwa masih banyak pekerjaan rumah besar yang diemban Pemprov Sulteng untuk menciptakan generasi SDM yang unggul. “Kehadiran kita untuk menyerap aspirasi khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, peredaran obat-obatan dan capaian vaksinasi Covid-19 serta pembangunan keluarga berencana yang sukses. Kita ingin melihat Sulteng seindah warna aslinya," tukas legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Utara ini.

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam kesempatan yang sama menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR RI sekaligus meminta dukungan terkait politik anggaran agar Sulteng dapat melakukan berbagai program pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (keluarga). "Daerah kami memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dengan 8 jenis tambang dan mineral yang melimpah. Sudah sewajarnya jika kami menghendaki pembagian dana bagi hasil dari pusat yang lebih besar agar bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di Sulteng ini," ungkap Rusdy.

Terkait keberadaan BLK, Rusdy menyarankan agar konsep pelatihan kerja difokuskan pada skill (keterampilan) tenaga kerja bidang industri pertambangan misalnya yang banyak dibutuhkan saat ini. "Pelatihan seperti menjahit, salon, perbengkelan bukan tidak bagus tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah ini. Kami akan merangkul para pelaku industri pertambangan agar bersinergi dengan BLK Provinsi Sulteng dalam merealisasikan pelatihan yang memadai," pungkasnya.

Kunker Reses ini diikuti Anggota Komisi IX DPR RI antara lain I Ketut Aryasa Adnyana (F-PDIP), Wenny Haryanto (F-Golkar), Andi Ruskati Ali Baal (F-Gerindra), Nurhadi (F-NasDem), Arzeti Bilbina (F-PKB), Zulfikar Achmad dan Aliyah Mustika Ilham dari F-Demokrat, serta Kurniasih Mufidayati dan Netty Prasetiyani dari F-PKS. (oji/sf)